REVIEW BUKU INTERNASIONAL
REVIEW INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
MATA KULIAH
STUDI EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN PENGAMPU: DR. R. SALLY MARISA
SIHOMBING, S.IP., M.SI
Disusun Oleh:
MUHAMMAD FARI NAUFAL (180903059)
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2021
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur
saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya saya
dapat menyelesaikan tugas Studi Evaluasi Kebijakan Publik ini. Saya juga
mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. R. Sally Marisa Sihombing, S.IP, M.Si
selaku dosen pengampu yang telah memberi pengajaran dan pembelajaran mengenai
materi ini.
Saya menyadari
bahwa tugas yang sudah dibuat ini masih jauh dari kata sempurna dan masih
banyak kekurangan di dalamnya. Namun, saya berharap tugas ini dapat memberikan
manfaat kepada banyak orang terutama mahasiswa mengenai Studi Evaluasi
Kebijakan Publik. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan
tugas review buku ini, saya mohon maaf. Terima kasih.
Medan, Desember 2021
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. ii
BAB I COMPARE ………………………………………………………………….. 1
1.1
Kesamaan yang Dilihat dari Buku Internasional …………………….. 1
BAB II CONTRAST ………………………………………………………………….. 4
2.1 Ketidaksamaan
yang dilihat dari Buku Internasional …………. 4
BAB III CRITIZE ………………………………………………………………… 7
3.1 Pandangan
terhadap Buku Internasional ……………………………….. 7
BAB IV SYHNTESIZE ………………………………………………………………….. 10
4.1 Membandingkan
Mengenai Buku Internasional …………..………… 10
BAB V SUMMARIZE …………………………………………………………………. 14
5.1 Meringkas
Mengenai Buku Internasional ……………………………….. 14
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………... 17
BAB I
COMPARE
Pada bab ini, reviewer akan melihat kesamaan dari ketiga buku internasional yang
akan dibahas. Jika kita lihat secara sekilas, bahwasanya ketiga buku
internasional mempunyai bahasan yang sama, dimana bahasan berfokus pada proses
evaluasi kebijakan publik. Bukan hanya itu saja, bahasan juga mencakup
begaimana pentingnya evaluasi kebijakan publik dalam penguatan kinerja
organisasi dan pencapaian keberhasilan akan kesejahteraan masyarakat karena
sejatinya kebijakan publik dibuat bertujuan untuk memberikan solusi atas
permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Di
buku internasional pertama yang mempunyai judul “Handbook of Practical Program Evalution: Third Edition” by Joseph
S. Wholey, Harry P. Hatry, dan Kathryn E. Newcomer, memperlihatkan bahasan
mengenai praktik dari evaluasi kebijakan maupun program. Dimana dalam buku
tersebut menjelaskan topik dimulai dari perencanaan hingga implementasi
evaluasi program. Bahasan juga melihat bagaimana
berbagau teknik dan strategi merencanakan dan merancang pekerjaan evaluasi
yang kredibel dan bermanfaat. Penulis bab memberikan panduan yang relevan untuk
melibatkan pemangku kepentingan, merancang studi evaluasi termasuk evaluasi
dampak, dan merancang sistem pemantauan yang sedang berlangsung. Bab-bab
tersebut mencakup topik-topik berikut:
a.
Perencanaan dan desain evaluasi
b.
Melibatkan
pemangku kepentingan
c.
Pemodelan
logika
d.
Penilaian evaluasi dan pendekatan evaluasi eksplorasi lainnya
e.
Pemantauan kinerja
f.
Desain kelompok perbandingan
g.
Uji coba terkontrol secara acak
h.
Studi kasus
i.
Rekrutmen dan retensi peserta studi evaluasi
j.
Multilokasi evaluasi
Desain evaluasi melibatkan penyeimbangan
biaya evaluasi dengan kemungkinan kegunaan hasil evaluasi. Secara umum, semakin
tinggi tingkat presisi, kehandalan, dan generalisasi evaluasi, semakin tinggi
biaya evaluasi dari segi waktu (waktu kalender dan waktu manajer, staf, klien,
dan lain-lain
dipengaruhi oleh proses evaluasi); biaya keuangan; dan biaya politik dan
birokrasi seperti gangguan yang dirasakan dan hilangnya niat baik di antara
mereka yang terkena dampak. Nilai suatu evaluasi diukur dari kekuatan bukti
yang dihasilkan; dalam kredibilitas evaluasi untuk pembuat kebijakan, manajer,
dan pengguna lain yang dituju; dan khususnya dalam penggunaan informasi
evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan program. Menyesuaikan keputusan desain
dengan waktu dan sumber daya yang tersedia adalah seni, yang didukung oleh
ilmu-ilmu sosial.
Berlanjut
pada buku kedua yang mempunyai judul “Handbook
of Public Policy Evaluation” by Stuart S. Nagel, dalam buku kedua ini
mempunyai persamaan dengan buku pertama dimana bahasan mempunyai fokus mengenai
praktikal dari evaluasi kebijakan publik yang dikemas dalam bahasan dasar
dimulai dengan perencanaan hingga pada implementasi. Evaluasi kebijakan publik
melibatkan penentuan di antara cara-cara alternatif untuk menyelesaikan
kontroversi mengenai apa yang harus
dilakukan untuk menangani masalah ekonomi, teknologi, sosial, politik, internasional, dan hukum
di tingkat sosial. Evaluasi sistematis melibatkan pemrosesan:
a.
Tujuan yang akan dicapai
b.
Alternatif yang tersedia untuk mencapainya
c.
Hubungan antara tujuan dan alternatif untuk
memutuskan alternatif terbaik, kombinasi terbaik dari alternatif, atau
alternatif yang terbaik. alokasi terbaik di antara alternatif.
Evaluasi menang-menang melibatkan pemilihan alternatif
kebijakan yang dapat
memungkinkan konservatif, liberal, dan kelompok besar lainnya untuk secara
bersamaan mencapai hasil yang lebih baik daripada harapan awal terbaik mereka. Dalam buku ini
membagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:
1.
Komponen pertama adalah gagasan dasar, yang
meliputi (a) metode win-win, (b) win-win example, (c) bidang kajian kebijakan
publik, (d) profesionalisme kebijakan, dan (e) perspektif pembuat kebijakan.
2.
Komponen kedua adalah gagasan mutakhir,
meliputi (a) konsep dasar, (b) metode dan profesionalisme, (c) tren evaluasi
kebijakan, (d) substansi evaluasi kebijakan, (e) teori win-win, dan (f) winwin
aplikasi.
3.
Komponen ketiga terdiri dari bibliografi
evaluasi kebijakan yang sangat berguna untuk tujuan referensi. Ini mencakup (a)
evaluasi kebijakan secara umum; (b) bukubuku yang diterbitkan oleh Organisasi
atau Studi Kebijakan; (c) buku-buku yang berhubungan dengan alternatif
penyelesaian sengketa dan solusi super optimal; (d) profesionalisme dalam
evaluasi kebijakan; (e) kebijakan publik dan disiplin lainnya; dan (f)
referensi terkait daerah berkembang, teori kebijakan, dan kebijakan hukum.
Lalu buku ketiga yang mempunyai judul “Improving Public Services: International Experiences in Using
Evaluation Tools to Measure Program Performance” by Douglas J. Besharov,
Karen J. Baehler, dan Jacob Alex Klerman. Sama dengan buku pertama dan buku
kedua, buku ketiga mempunyai fokus bahasan mengenai prakttikal evaluasi dalam
evaluasi program secara internasional, dan jika ditelisik lebih lagi bahwa
bahasan buku ketiga juga melihat bagaiaman evaluasi mempunyai posisi penting
dalam mengukur kinerja suatu program untuk peningkatan kinerja program demi
perwujudan keberhasilan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa
program pemerintah mungkin “berhasil” seperti yang diklaim oleh para
pendukungnya. Tetapi banyak yang lain tidak, dan beberapa tampaknya tidak dapat
mencapai tujuan yang paling dasar mereka (Baron 2009; Giloth dan Austin 2010;
Prewitt, Schwandt, dan Straf 2012, 2).
Sebuah program mungkin tidak efektif karena tidak dipahami dengan baik
dan oleh karena itu perlu diorientasikan ulang (atau bahkan dihentikan) tetapi
kesalahannya juga dapat berupa implementasi yang tidak memadai, termasuk sumber
daya yang tidak mencukupi, pegawai yang tidak sesuai, atau manajemen yang
lemah. Salah satu pilihan, tentu
saja, adalah untuk menghentikan program yang tampaknya tidak berhasil, dan memulai dari awal. Namun, melakukan hal itu
biasanya sulit secara politis. Lebih penting lagi, banyak program, meskipun
tampaknya tidak efektif, berupaya mengatasi masalah sosial yang serius dan, dengan sedikit penyesuaian, mungkin
dapat membantu banyak orang. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, strategi
yang lebih disukai adalah memperbaiki program yang lemah, daripada mengabaikannya (Besharov 2009). Manajemen
kinerja adalah alat penting dalam upaya untuk meminta pertanggungjawaban administrator atas operasi program dan
meningkatkan efektivitas program. Kata-kata buzz terkenal: "manajemen
berbasis kinerja," "manajemen berorientasi hasil,"
"manajemen kualitas total," "peningkatan produk berkelanjutan," "pemerintah yang digerakkan oleh
hasil," "mengatur hasil," dan sebagainya. (Deming 1986). Upaya tersebut sangat penting di
masa-masa sulit ini, ketika pemerintah diminta untuk melakukan
begitu banyak dengan sumber daya yang sering menyusut.
BAB II
CONTRAST
Pada bab ini, reviewer akan melihat ketidaksamaan dari
ketiga buku internasional yang akan dibahas. Pada bab sebelumnya kita sudah
membahas bagaimana kesamaan dari ketiga buku internasional, walaupun mempunyai
bahasan yang sama tetapi ketiga buku internasional ini juga mempunyai
ketidaksamaan dalam fokus dan tema bahasannya. Di buku internasional pertama
yang mempunyai judul “Handbook of
Practical Program Evalution: Third Edition” by Joseph S. Wholey, Harry P.
Hatry, dan Kathryn E. Newcomer, melihat fokus bahasan lebih pada praktikal
evaluasi program, bahasan yang melihat berbagai macam konsep desain yang berbeda dari bahasan buku
internasional lain yang sedang kita bahas. Desain
evaluasi mengidentifikasi pertanyaan apa yang akan dijawab oleh evaluasi, data
apa yang akan dikumpulkan, bagaimana data akan dianalisis untuk menjawab
pertanyaan, dan bagaimana informasi yang dihasilkan akan digunakan. Setiap
desain menerangi aspek penting dari realitas. Pemodelan logika adalah strategi
yang berguna untuk mengidentifikasi komponen dan hasil program, serta faktor
kontekstual penting yang mempengaruhi operasi dan hasil program. Penilaian
evaluabilitas mengeksplorasi kebutuhan informasi dari pembuat kebijakan,
manajer, dan pemangku kepentingan utama lainnya; kelayakan dan biaya untuk
menjawab pertanyaan evaluasi alternatif; dan kemungkinan penggunaan temuan
evaluasi — misalnya, untuk meningkatkan kinerja program atau untuk
mengkomunikasikan nilai kegiatan program kepada pembuat kebijakan atau pemangku
kepentingan utama lainnya. Sistem pemantauan kinerja dan studi kasus deskriptif
menjawab pertanyaan yang meminta deskripsi: Apa yang terjadi? Desain kelompok
perbandingan, eksperimen acak, dan studi kasus penjelas menjawab pertanyaan
yang meminta penjelasan: Mengapa hasil ini terjadi? Apa perbedaan dari program
tersebut? Banyak evaluasi menggunakan kombinasi pendekatan ini untuk menjawab
pertanyaan tentang kinerja program.
Selain itu, bahasan juga melihat bagaimana mencocokkan pendekatan evaluasi
dengan kebutuhan informasi, mengidentifikasi elemen kontekstual kunci yang
membentuk penggunaan evaluasi, menghasilkan ketelitian metodologis yang
diperlukan untuk mendukung temuan yang kredibel, dan merancang evaluasi
rensponsif dan berguna. Menutut data sistematis tentang kinerja publik dan
non-profit program terus meningkat di seluruh dunia, Dimana pasokan data
tersebut jarang sesuai dengan tingkat permintaan pemohon. Keanekaragaman jenis
penyedia data terkait juga terus meningkat.
Kemudian pada buku kedua yang
mempunyai judul “Handbook of Public
Policy Evaluation” by Stuart S. Nagel, buku ini mempunyai fokus bahasan
yang melihat pada perspektif alternatif tentang evaluasi kebijakan publik
dengan berbagai desain ataupun komponen utama sebagai inti dari bahasan konsepnya.
Beberapa hal yang dapat kita perhatikan mengenai evaluasi kebijakan publik,
yaitu:
1.
Banyak wawasan dan perspektif alternatif
tentang evaluasi kebijakan yang sistematis disajikan.
2.
Banyak
ide dan aplikasi yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan win-win yang
dibahas.
3.
Ada penekanan pada evaluasi kebijakan publik
yang berhubungan dengan masalah ekonomi, teknologi, sosial, politik,
internasional, dan hukum daripada mengevaluasi program yang terfokus secara
sempit. Misalnya, evaluasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana menangani
masalah kokain-heroin, berbeda dengan evaluasi program, yang mungkin berkaitan
dengan rumah singgah tertentu di kota tertentu.
4.
Penekanannya adalah pada evaluasi, berbeda
dengan ilmu politik tradisional, yang lebih menekankan bagaimana kebijakan
dikembangkan dan terkadang bagaimana implementasinya daripada mengevaluasi
kebijakan alternatif untuk mencapai tujuan
5.
Adanya kepedulian terhadap profesionalisme yang
berkaitan dengan pengajaran, penelitian, publikasi, kesempatan kerja, asosiasi,
dan literatur kunci dalam profesi evaluasi kebijakan publik.
6.
Berbagai aplikasi sebagai kontras dengan satu
atau hanya beberapa studi kasus besar disajikan.
Analisis
kebijakan yang saling menguntungkan dalam konteks ini dapat didefinisikan
sebagai pemecahan masalah kebijakan dengan menemukan solusi yang melebihi
harapan awal terbaik dari kaum konsevatif, liberal, republik, demokrat,
kelompok besar lainnya, atau siapapun yang memiliki sudut pandang utama dalam
perselisihan kebiajakan. Win-win juga disebut
“superoptimalisasi” atau melakukan yang lebih baik dari yang terbaik
dari sebelumnya dari semua kelompok besar.
Lalu,
yang terakhir pada buku internasional ketiga yang mempunyai judul “Improving Public
Services: International Experiences in Using Evaluation Tools to Measure
Program Performance” by Douglas J. Besharov, Karen J. Baehler, dan Jacob
Alex Klerman. Seperti yang tertera pada judul buku ini, berbeda dengan buku
internasional sebelumnya, buku ketiga ini mempunyai fokus bahasan dengan
melihat perkembangan pelayanan publik dari pengalaman internasional yang
menggunakan alat-alat evaluasi untuk mengukur kinerja program dimana dengan
pengukuran tersebut mempunyai banyak sekali manfaat dalam perwujudan
keberhasilan tujuan program yang telah ditentukan, begitu juga dengan kegiatan
evaluasi yang merupakan bagian penting dalam proses kebijakan publik. Kunci untuk
manajemen kinerja yang efektif adalah indikator kinerja yang dapat digunakan
oleh manajer, administrator, dan pembuat kebijakan secara berkelanjutan untuk
menilai program. Kemudian, dipersenjatai dengan informasi tentang apa yang
tampaknya bekerja dan apa yang tidak, mereka dapat bertindak untuk memperkuat
fungsi program. Di masa lalu, “ukuran kerja” seperti itu cenderung berfokus
pada operasi atau kegiatan program (jumlah, intensitas, dan biayanya), yaitu, pada apa yang dilakukan staf, bukan pada
apa yang dicapai atau tidak dicapai oleh program. Namun, seperti yang
telah menjadi jelas dengan pengalaman, operasi yang berjalan lancar
bukanlah jaminan bahwa suatu program mencapai tujuannya. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir telah
terlihat upaya yang meningkat untuk mengukur efektivitas program serta
operasinya (Callahan dan Kloby 2009; Delorme dan Chatelain 2011; Mousse dan
Sontheimer 1996). Publikasi dasar Kantor Akuntabilitas Umum AS tentang pengukuran dan
evaluasi kinerja menjelaskan bagaimana manajemen kinerja yang efektif
memerlukan informasi yang baik tentang operasi program dan efektivitas
program: Pengukuran kinerja adalah pemantauan berkelanjutan dan pelaporan pencapaian program, khususnya kemajuan menuju tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya dilakukan oleh manajemen program
atau lembaga. Ukuran kinerja dapat membahas jenis atau tingkat
kegiatan program yang dilakukan (proses), produk dan layanan langsung
yang diberikan oleh suatu program (keluaran), atau hasil dari produk
dan layanan tersebut (hasil). (Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS 2011).
BAB III
CRITIZE
Pada
bab ini reviewer akan memberikan
pandangan terhadap ketiga buku internasional yang sedang dibahas. Ketiga buku
internasional yang sedang dibahas mempunyai bahasan dan tema yang menarik untuk
pembaca yang ingin mempelajari berbagai konsep yang ada pada evaluasi kebijakan
publik. Pada buku pertama yang mempunyai judul “Handbook of Practical Program Evalution:
Third Edition” by Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, dan Kathryn E.
Newcomer. Ada satu bahasan yang cukup menarik dimana dalam buku internasional
pertama ini melihat bagaimana mencocokkan pendekatan evaluasi dengan kebutuhan
informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa keterbukaan akan informasi menjadi
salah satu hal yang juga mempunyai posisi penting dalam proses kebijakan publik
terutama dalam hal evaluasi. Informasi akan evaluasi berguna bagi pemangku
kepentingan termasuk di dalamnnya masyarakat dalam memberikan umpan balik yang
sangat berguna untuk perwujudan keberhasilan suatu kebijakan. Program adalah satu set sumber daya dan kegiatan diarahkan
ke satu atau lebih tujuan bersama, biasanya di bawah arahan satu manajer atau
tim manajemen . Sebuah program dapat terdiri dari serangkaian kegiatan terbatas
dalam satu lembaga atau serangkaian kegiatan kompleks yang dilaksanakan di
banyak lokasi oleh dua atau lebih tingkat
pemerintahan dan oleh serangkaian penyedia publik, nirlaba, dan bahkan
swasta. Evaluasi program adalah
penerapan metode sistematis untuk menjawab pertanyaan tentang operasi dan hasil
program. Ini mungkin termasuk pemantauan dari program serta satu- studi
tembakan dari proses program atau dampak program. Pendekatan yang digunakan
didasarkan pada metodologi penelitian ilmu sosial dan standar profesional .
Bidang evaluasi program menyediakan proses dan alat yang dapat diterapkan oleh
semua jenis badan untuk memperoleh data yang valid, andal, dan kredibel untuk
menjawab berbagai pertanyaan tentang kinerja program publik dan nonprofit. Evaluasi
program disajikan di sini sebagai strategi pembelajaran yang berharga untuk
meningkatkan pengetahuan tentang logika yang mendasari program dan kegiatan
program yang sedang berjalan serta tentang hasil program. Kami menggunakan
istilah evaluasi program praktis karena
sebagian besar prosedur yang disajikan di sini dimaksudkan untuk penerapan
dengan biaya yang wajar dan tanpa keterlibatan ekstensif ahli dari luar. Kami
percaya bahwa kendala sumber daya tidak harus mengesampingkan evaluasi.
Kecerdasan dan pemanfaatan keahlian dapat dan harus digunakan untuk
menghasilkan informasi evaluasi yang berguna, tetapi tidak terlalu mahal.
Pengetahuan tentang bagaimana trade-off dalam pilihan metodologis mempengaruhi
apa yang kita pelajari sangat penting.
Berlanjut pada buku kedua yang
mempunyai judul “Handbook of Public
Policy Evaluation” by Stuart S. Nagel. Dalam buku ini melihat suatu konsep
evaluasi yang menarik dimana analisis kebijakan yang saling menguntungkan dalam
konteks sebagai pemecahan masalah kebijakan dengan menemukan solusi yang
melebihi harapan awal terbaik dari berbagai kelompok besar yang pada dasarnya
ada lima langkah untuk analisis kebijakan yang saling menguntungkan:
1.
Apa tujuan utama kaum konservatif, liberal,
atau kelompok besar lainnya yang memperdebatkan kebijakan mana yang harus
diambil untuk masalah kebijakan tertentu?
2.
Apa alternatif utama dari kelompokkelompok ini
untuk menangani masalah kebijakan?
3.
Apa hubungan antara setiap alternatif utama dan
setiap tujuan utama? Dalam bentuknya yang paling sederhana, hubungan-hubungan
ini dapat dinyatakan dalam bentuk tanda minus (hubungan yang relatif
merugikan), tanda plus (hubungan yang relatif kondusif), dan angka nol
(hubungan yang tidak merugikan maupun tidak kondusif).
4.
Alternatif baru apa yang mungkin dapat
dilakukan? sebuah. Mencapai tujuan konservatif bahkan lebih baik daripada
alternatif konservatif; dan secara bersamaan mencapai tujuan liberal bahkan
lebih baik daripada alternatif liberal? Apapun alternatif baru yang memenuhi
dua kriteria ini adalah alternatif win-win atau solusi superoptimal.
5.
Apakah alternatif win-win yang diusulkan mampu
mengatasi rintangan yang sering ada? Rintanganrintangan ini mungkin politik,
administrasi, teknologi, hukum, psikologis, dan ekonomi. Solusi menang-menang
juga harus mempertimbangkan bagaimana membantu pekerja dan perusahaan yang
mungkin terpengaruh oleh pengurangan ukuran karena peningkatan produktivitas,
perdagangan bebas, konversi pertahanan, imigrasi, perlakuan pantas, pemanfaatan
tenaga kerja, kreativitas, dan faktor terkait.
Buku
internasional kedua ini lebih memfokuskan bahasan mengenai bagaimana
konsep-konsep atau komponen-komponen terkait dengan evaluasi kebijakan publik
dengan berbagai contoh kasus program maupun kebijakan yang disajikan sebagai
langkah penguatan pemahaman pembaca mengenai konsep yang dijelaskan.
Terakhir,
pada buku internasional yang ketiga dengan judul “Improving Public Services: International Experiences in Using
Evaluation Tools to Measure Program Performance” by Douglas J. Besharov,
Karen J. Baehler, dan Jacob Alex Klerman. Buku ini mempunyai pembahasan yang
menarik dimana memperlihatkan bahasan evaluasi dari sudut pandang pengukuran
kinerja program, dimana berbagai pembahasan yang ada merupakan sebuah bentuk
pengalaman internasional dalam pengembangan pelayanan publik dengan menggunakan
alat-alat evaluasi sebagai pengukurannya.
Inkonsistensi dalam pengumpulan data, insentif untuk
ketidakjujuran, dan yang lebih mendasar, ketidakpastian tentang faktor apa
yang harus diukur di tempat pertama sering mengikis kegunaan ukuran kinerja. Khususnya
ketika mengevaluasi layanan manusia, dapat menjadi tantangan untuk menentukan elemen
pemberian layanan yang harus diukur, dan bahkan kemudian, beberapa elemen yang mungkin
diinginkan untuk diukur secara teori mungkin subjektif dalam kenyataan, seperti
"kesejahteraan klien". Tantangan seperti itu muncul di dunia
pengukuran kinerja dan evaluasi program. Namun terlepas dari tujuan bersama dan
tantangan yang tumpang tindih, kedua bidang tersebut telah berkembang di sepanjang
jalur yang sebagian besar terpisah, meskipun paralel, selama beberapa dekade
terakhir. Sementara evaluator berfokus pada peningkatan kecanggihan metodologis dari
studi hasil dan dampak mereka, para ahli pengukuran kinerja menyempurnakan
ukuran keluaran dan mencoba mengintegrasikannya dengan protokol manajemen
garis depan. Dan meskipun evaluator cenderung mengidentifikasi lebih kuat
dengan kebijakan publik dan ekonomi sebagai disiplin dasar, pengukuran kinerja
sering terletak di dalam administrasi publik. Perbedaan-perbedaan itu
memperburuk ketegangan antara ketelitian dan relevansi, pembelajaran dan
akuntabilitas, dan pengetahuan ilmiah dan bermanfaat, yang menghambat
upaya-upaya untuk meningkatkan pemerintahan melalui ilmu sosial (Argyris 1999).
Dalam banyak situasi, sistem pengukuran kinerja melacak aktivitas dan keluaran
program; lebih jarang mereka mengukur hasil, dan, jika demikian, jarang dengan
kontrafaktual. Bahkan publik yang paling sistematis dan koheren secara
intelektual reformasi sektor dalam dua generasi terakhir (Selandia Baru adalah
anggota yang paling menonjol dari kelompok yang sangat kecil ini) belum
berhasil menciptakan sistem manajemen berbasis hasil yang memenuhi standar
validitas kausal yang ketat sambil menjadi bantuan praktis bagi para
administrator.
BAB IV
SYHNTESIZE
Di bab 4 ini, kita akan membahas mengenai perbandingan dari
ketiaga buku intenrasional yang dibahas. Ketiga buku internasional mempunyai
bahasan yang menarik dan sangat perlu untuk dipelajari dalam bahasan studi
evaluasi kebijakan publik. Buku internasional pertama yang mempunyai judul “Handbook
of Practical Program Evalution: Third Edition” by Joseph S. Wholey, Harry
P. Hatry, dan Kathryn E. Newcomer, mempunyai bahasan yang bisa dibilang sedikit
berbeda dari kedua buku lainnya. Dimana bahasan menjelaskan bagaimana
mencocokkan pendekatan evaluasi dengan kebutuhan informasi, mengidentifikasi
elemen kontekstual kunci yang membentuk penggunaan evaluasi, menghasilkan
ketelitian metodologis yang diperlukan untuk mendukung temuan yang kredibel,
dan merancang evaluasi yang responsif dan berguna, menjelaskan cara
mengidentifikasi dan melibatkan pengguna yang dituju dan pemangku kepentingan
evaluasi utama lainnya dan bagaimana bekerja dengan pemangku kepentingan untuk
membantu menentukan misi dan tujuan evaluasi. Mereka menyoroti perlunya
fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menanggapi situasi evaluasi yang
berubah dengan cepat. Membahas model logika , yang menyediakan alat
yang berguna untuk perencanaan, desain program, dan manajemen program;
mengkomunikasikan tempat program dalam organisasi atau konteks yang lebih
besar; merancang sistem pemantauan kinerja dan studi evaluasi; dan membingkai
laporan evaluasi sehingga temuan evaluasi menceritakanprogram kisah
kinerja . Mereka menjelaskan bagaimana membangun dan memverifikasi model
logika untuk program baru atau yang sudah ada. Mereka juga menyajikan contoh
model logika dasar dan kompleks dan mengidentifikasi sumber daya dan alat yang
dapat digunakan evaluator untuk mempelajari dan membangun model logika. Menjelaskan
penilaian evaluabilitas, evaluasi umpan balik cepat, sintesis evaluasi, dan
studi sampel kecil, yang masing-masing menghasilkan temuan evaluasi dan
membantu memfokuskan pekerjaan evaluasi di masa depan. Penilaian
evaluabilitas menilai sejauh mana program siap untuk evaluasi yang berguna
dan membantu pemangku kepentingan utama mencapai kesepakatan tentang kriteria
evaluasi dan tujuan penggunaan informasi evaluasi. Evaluasi umpan balik cepat adalah perluasan dari penilaian
evaluabilitas yang menghasilkan perkiraan efektivitas program, indikasi kisaran
ketidakpastian dalam perkiraan tersebut, desain yang diuji untuk evaluasi yang
lebih definitif, dan klarifikasi lebih lanjut tentang tujuan penggunaan
informasi evaluasi. Sintesis evaluasi merangkum
apa yang diketahui tentang efektivitas program berdasarkan semua penelitian dan
studi evaluasi yang relevan. Studi sampel
kecil menguji ukuran kinerja yang akan digunakan dalam pekerjaan evaluasi
dan menghasilkan temuan evaluasi dalam kaitannya dengan ukuran tersebut. Wholey
memberikan perkiraan biaya masing-masing dari empat pendekatan evaluasi
eksplorasi ini dan menunjukkan kapan satu atau yang lain dari pendekatan ini
mungkin tepat.
Kemudian, pada buku kedua yang
mempunyai judul “Handbook of Public
Policy Evaluation” by Stuart S. Nagel. Membahas berbagai konsep dengan
temuan inovatif dalam memecahkan masalah dimana konsep-konsep tersebut cukup
jarang dibicarakan dalam kajian studi evaluasi kebijakan publik seperti konsep
analisis kebijakan yang saling menguntungkan sebagai pemecahan masalah
kebijakan. Bukan hanya itu, bahasan juga ditunjukkan dengan berbagai
contoh kasus sebagai bentuk peningkatan
pemahaman, namun dibandingkan dengan buku internaisonal lain yang sedang
dibahas, buku kedua ini mempunyai bahasa yang cukup sulit dipahami. Untuk memfasilitasi pengembangan alternatif
win-win, ada baiknya memiliki sikap positif yang dapat dilakukan bahwa hal itu
memungkinkan untuk dilakukan. Ini
juga membantu untuk memiliki daftar jenis alternatif menang-menang yang telah
berhasil di masa lalu. Sebagai contoh, analisis win-win dapat diterapkan untuk
menangani fakultas pembangkang:
1.
Situasi kalah-kalah adalah situasi dimana
departemen atau universitas berusahan menghancurkan anggota fakultas yang
membangkang. Universitas mungkin menderita stigma yang diperintahkan karena
melanggar kebebasan berbicara dan proses hukum. Anggota fakultas kehilangan
uang dan mendapatkan perintah dan penegakkan berikutnya.
2.
Situasi menang-kalah adalah situasi dimana satu
pihak percaya bahwa itu bisa menjadi pemenang dan pihak lain menjadi pecundang.
Mencoba menciptakan situasi ini seringkali menghasilkan situasi kala-kalah
seperti litigasi, pemogokan, dan perang.
3.
Situasi win-win adalah situasi dimana
universitas dapat mencoba konstruktid mendorong kreativitas potensi fakultas.
Melakukan hal itu dapat menghasilkan ide, peneuan, dan institusi baru yang
dipuji baik oleh universitas maupun anggota fakultas yang membangkang. Hal ini
lebih mungkin terjadi dengan administrator yang memiliki kepribadian demokratis
yang fleksibel daripada kepribadian otoriter. Namun, semua administrator
mendapat manfaat dari pendanaan, prestise, dan siswa berkualitas yang
menghadiri universitas yang berada di garis depat ide-ide baru, penemuan, dalam
pengaturan kelembagaan.
Terakhir, pada buku internasional ketiga yang
mempunyai judul “Improving Public
Services: International Experiences in Using Evaluation Tools to Measure
Program Performance” by Douglas J. Besharov, Karen J. Baehler, dan Jacob
Alex Klerman. Dibandingkan kedua buku sebelumnya yang mempunyai bahasan konsep
dan teori secara mendasar, dalam buku ketiga ini bahasan difokuskan pada
praktikal evaluasi yang teoritis dan argumentatif, Dimana kita dapat melihat
alat-alat evaluasi digunakan dalam mengukur kinerja program sebagai hal untuk
pengembangan pelayanan evaluasi. Volume ini berusaha membantu menjembatani kesenjangan antara
pengukuran kinerja dan evaluasi program. Ia melakukannya dengan menyoroti
kemajuan terbaru dalam penggunaan ukuran kinerja kuantitatif di seluruh dunia,
banyak di antaranya dibangun di atas teknik evaluasi program. Studi
yang dikumpulkan di sini menunjukkan bahwa beberapa kemajuan telah dibuat dalam
memperkecil kesenjangan antara pengukuran kinerja dan evaluasi program pada
tingkat program tertentu dan inisiatif terfokus untuk meningkatkan efektivitas. Selain
itu, pengamatan ini tampaknya berlaku meskipun ada perbedaan norma budaya, gaya
pemerintahan, faktor sejarah, dan berbagai nuansa yang membuat masing-masing
negara unik. Di seluruh wilayah dan negara, ada gerakan yang berkembang untuk mendokumentasikan, mengukur, dan melacak program yang menyediakan layanan manusia, menggunakan kombinasi metode yang diambil dari
berbagai bidang. Yang paling mencolok adalah kesamaan dalam masalah yang
dihadapi oleh manajer publik di seluruh dunia dan pendekatan paralel yang
banyak diambil sebagai tanggapan. Meskipun berasal dari budaya dan
situasi politik yang berbeda, penulis dalam volume ini berbagi banyak poin
kesepakatan bahkan ketika mereka menggambarkan pendekatan mereka yang
bervariasi terhadap penerapan teknik pengukuran kinerja dalam pengaturan
program dan nasional yang berbeda. Satu tema menonjol: perlunya
pengukuran kinerja untuk lebih memanfaatkan alat evaluasi program. Beberapa bab
secara langsung mengeksplorasi keterkaitan antara evaluasi program dan
pengukuran kinerja; Mereka membuat argumen dua bagian. Pertama, sistem
pengukuran kinerja, selain memantau operasi program (“kegiatan” dan
“keluaran”), juga harus mengukur efek yang dicapai; yaitu, mereka harus
mengukur program yang sebenarnya efek pada individu atau organisasi, yang, pada
gilirannya, membutuhkan perbandingan antara mereka yang tunduk pada program dan
yang tidak—dalam terminologi evaluasi, "kontrafaktual." Hal ini
membutuhkan penggunaan teknik evaluasi yang dapat mengidentifikasi
kontrafaktual. Eksperimen acak harus menjadi pendekatan pertama yang
dipertimbangkan untuk mengukur efek—kecuali pertimbangan etis, praktis, atau
terprogram menunjukkan sebaliknya. Kedua, mereka berpendapat bahwa evaluasi
dampak biasanya memakan waktu terlalu lama untuk diselesaikan agar berguna bagi
manajer program—yang membutuhkan umpan balik yang tepat waktu dan berkelanjutan
tentang dampak program untuk membuat penyesuaian operasional. Dengan demikian,
dalam menilai efektivitas program, harus ada pergeseran dari hanya mengukur
dampak program jangka panjang (didefinisikan sebagai “konsekuensi [umumnya]
jangka panjang dari perubahan yang dibuat program terhadap mereka yang tunduk
pada aspek masa depan tertentu di masa depan. prospek [kesejahteraan] individu,
kelompok, lembaga, atau masyarakat yang menjadi sasaran intervensi")—dan
menuju penekanan yang lebih besar pada pengukuran hasil program jangka pendek
(didefinisikan sebagai "perubahan langsung dan biasanya lebih cepat, yang
mungkin dibuat oleh suatu program individu, kelompok, atau lembaga atau unit
analisis lain yang tunduk padanya [dibandingkan dengan yang tidak]”).
BAB V
SUMMARIZE
Pada
bab ini, reviewer akan memberikan ringkasan dari ketiga buku internasional yang
sudah dibahas.
Ringkasan Buku Internasional 1
Judul: Handbook of
Practical Program Evalution: Third Edition oleh Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, dan
Kathryn E. Newcomer
Desain evaluasi melibatkan penyeimbangan
biaya evaluasi dengan kemungkinan kegunaan hasil evaluasi. Secara umum, semakin
tinggi tingkat presisi, kehandalan, dan generalisasi evaluasi, semakin tinggi
biaya evaluasi dari segi waktu (waktu kalender dan waktu manajer, staf, klien,
dan lain-lain
dipengaruhi oleh proses evaluasi); biaya keuangan; dan biaya politik dan
birokrasi seperti gangguan yang dirasakan dan hilangnya niat baik di antara
mereka yang terkena dampak. Nilai suatu evaluasi diukur dari kekuatan bukti
yang dihasilkan; dalam kredibilitas evaluasi untuk pembuat kebijakan, manajer,
dan pengguna lain yang dituju; dan khususnya dalam penggunaan informasi
evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan program. Menyesuaikan keputusan desain
dengan waktu dan sumber daya yang tersedia adalah seni, yang didukung oleh
ilmu-ilmu sosial. Sumber daya untuk
evaluasi dan pemantauan biasanya dibatasi. Oleh karena itu, prioritas di antara
evaluasi harus mencerminkan kebutuhan informasi yang paling mendesak dari para
pembuat keputusan. Mungkin ada banyak tuntutan untuk informasi tentang kinerja
program. Tidak semua ini mungkin dapat dipenuhi dengan biaya yang wajar.
Kriteria apa yang dapat memandu pilihan? Lima pertanyaan dasar harus ditanyakan ketika ada program
yang sedang dipertimbangkan untuk evaluasi atau pemantauan:
1.
Dapatkah hasil evaluasi mempengaruhi keputusan tentang
program?
2.
Dapatkah evaluasi dilakukan tepat waktu agar
bermanfaat?
3.
Apakah program tersebut cukup signifikan untuk
mendapatkan evaluasi?
4.
Apakah kinerja program dipandang bermasalah?
5.
Dimana program dalam perkembangannya?
Salah satu semboyan dari profesi evaluasi
telah utilisasi – berfokus mengevaluasi (lihat Patton, 2008). Evaluasi yang berfokus pada pemanfaatan dirancang untuk menjawab pertanyaan
spesifik yang diajukan oleh penanggung jawab suatu program sehingga informasi
yang diberikan
oleh jawaban tersebut dapat mempengaruhi keputusan tentang masa depan
program. Tes ini adalah kriteria pertama untuk evaluasi. Program yang
keputusannya harus dibuat tentang kelanjutan, modifikasi, atau penghentian
adalah kandidat yang baik untuk evaluasi, setidaknya dalam hal kriteria pertama
ini. Program-program yang memiliki dukungan politik yang cukup besar
kemungkinannya kecil untuk menjadi kandidat di bawah kriteria ini. Waktu penting dalam evaluasi. Jika
evaluasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu untuk mempengaruhi keputusan yang
akan dibuat tentang program (kriteria kedua), evaluasi tidak akan berguna.
Beberapa pertanyaan tentang suatu program mungkin tidak dapat dijawab pada saat
dibutuhkan karena data saat ini tidak tersedia dan tidak dapat dikumpulkan
tepat waktu.
Ringkasan
Buku Internasional 2
Judul:
Handbook
of Public Policy Evaluation oleh Stuart S. Nagel
Evaluasi
kebijakan publik melibatkan penentuan di antara cara-cara alternatif untuk
menyelesaikan kontroversi mengenai apa yang harus
dilakukan untuk menangani masalah ekonomi, teknologi, sosial, politik, internasional, dan hukum
di tingkat sosial. Evaluasi sistematis melibatkan pemrosesan:
a.
Tujuan yang akan dicapai
b.
Alternatif yang tersedia untuk mencapainya
c.
Hubungan antara tujuan dan alternatif untuk
memutuskan alternatif terbaik, kombinasi terbaik dari alternatif, atau
alternatif yang terbaik. alokasi terbaik di antara alternatif.
Evaluasi menang-menang melibatkan pemilihan alternatif
kebijakan yang dapat
memungkinkan konservatif, liberal, dan kelompok besar lainnya untuk secara
bersamaan mencapai hasil yang lebih baik daripada harapan awal terbaik mereka. Dalam buku ini
membagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:
1.
Komponen pertama adalah gagasan dasar, yang
meliputi (a) metode win-win, (b) win-win example, (c) bidang kajian kebijakan
publik, (d) profesionalisme kebijakan, dan (e) perspektif pembuat kebijakan.
2.
Komponen kedua adalah gagasan mutakhir,
meliputi (a) konsep dasar, (b) metode dan profesionalisme, (c) tren evaluasi
kebijakan, (d) substansi evaluasi kebijakan, (e) teori win-win, dan (f) winwin
aplikasi.
3.
Komponen ketiga terdiri dari bibliografi evaluasi
kebijakan yang sangat berguna untuk tujuan referensi. Ini mencakup (a) evaluasi
kebijakan secara umum; (b) bukubuku yang diterbitkan oleh Organisasi atau Studi
Kebijakan; (c) buku-buku yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian
sengketa dan solusi super optimal; (d) profesionalisme dalam evaluasi
kebijakan; (e) kebijakan publik dan disiplin lainnya; dan (f) referensi terkait
daerah berkembang, teori kebijakan, dan kebijakan hukum.
Ringkasan Buku Internasional 3
Judul: Improving Public Services: International
Experiences in Using Evaluation Tools to Measure Program Performance oleh
Douglas J. Besharov, Karen J. Baehler, dan Jacob Alex Klerman
Beberapa
program pemerintah mungkin “berhasil” seperti yang diklaim oleh para
pendukungnya. Tetapi banyak yang lain tidak, dan beberapa tampaknya tidak dapat
mencapai tujuan yang paling dasar mereka (Baron 2009; Giloth dan Austin 2010;
Prewitt, Schwandt, dan Straf 2012, 2).
Sebuah program mungkin tidak efektif karena tidak dipahami dengan baik
dan oleh karena itu perlu diorientasikan ulang (atau bahkan dihentikan) tetapi
kesalahannya juga dapat berupa implementasi yang tidak memadai, termasuk sumber
daya yang tidak mencukupi, pegawai yang tidak sesuai, atau manajemen yang
lemah. Salah satu pilihan, tentu
saja, adalah untuk menghentikan program yang tampaknya tidak berhasil, dan memulai dari awal. Namun, melakukan hal itu
biasanya sulit secara politis. Di masa lalu, “ukuran kerja” seperti itu
cenderung berfokus pada operasi atau kegiatan program (jumlah, intensitas, dan
biayanya), yaitu, pada apa yang dilakukan staf, bukan pada apa yang dicapai atau tidak dicapai oleh program. Namun, seperti yang
telah menjadi jelas dengan pengalaman, operasi yang berjalan lancar
bukanlah jaminan bahwa suatu program mencapai tujuannya. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir telah
terlihat upaya yang meningkat untuk mengukur efektivitas program serta
operasinya (Callahan dan Kloby 2009; Delorme dan Chatelain 2011; Mousse dan
Sontheimer 1996). Publikasi dasar Kantor Akuntabilitas Umum AS tentang pengukuran dan
evaluasi kinerja menjelaskan bagaimana manajemen kinerja yang efektif
memerlukan informasi yang baik tentang operasi program dan efektivitas
program: Pengukuran kinerja adalah pemantauan berkelanjutan dan pelaporan pencapaian program, khususnya kemajuan menuju tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya dilakukan oleh manajemen program
atau lembaga. Ukuran kinerja dapat membahas jenis atau tingkat
kegiatan program yang dilakukan (proses), produk dan layanan langsung
yang diberikan oleh suatu program (keluaran), atau hasil dari produk
dan layanan tersebut (hasil).
DAFTAR PUSTAKA
Besharov, Douglas J., Karen J, Baehler., Jacob Alex Klerman.
2017. Improving Public Services:
International Experiences in Using Evaluation Tools to Measure Program
Performance. Oxford University Press.
Nagel, Stuart S. 2002. Handbook
Public Policy Evaluation. Sage Publication, Inc.
Wholey, Joseph S., Harry P. Hatry., Kathryn E. Newcomer. 2010. Hanbook of Practical Program Evaluation:
Third Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
Komentar
Posting Komentar